Dinilai Mahal, Deddy Minta Pelita Air Turunkan Harga Tiket

08-06-2024 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/6/2024). Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk menurunkan harga tiket Pelita Air. Sebab, menurutnya, harga tiket Pelita Air sedikit lebih mahal dari kompetitor lainnya seperti TransNusa, Lion Air, dan Super Air Jet.

 

“Harga tiket Pelita Air cenderung lebih mahal dibandingkan kompetitor sekelasnya,” pungkas Deddy dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri BUMN di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

 

Berdasarkan pengamatan beberapa kali, harga tiket Pelita Air dan maskapai Low Cost Carrier (LCC) lainnya memang rata-rata selisih Rp50 ribu hingga Rp100 ribuan. Meskipun tipis, selisih harga ini akan membuat calon penumpang berpikir ulang dan bisa jadi pindah ke maskapai lain jika Pelita Air tidak menawarkan benefit lain ke penumpang.

 

“Jika dibiarkan seperti ini terus nanti penumpang kabur sebaiknya pikirkan langkah-langkah agar harga tiket semakin terjangkau,” ungkap Deddy.

 

Ia menuturkan jika maskapai yang rutenya masih sedikit, seperti Pelita Air yang hanya terbang dua hingga tiga kali sehari, biasanya memang lebih tepat waktu. Akan tetapi, kalau sudah ada masalah teknis, delay-nya pun bisa sangat lama karena jumlah pesawat penggantinya terbatas.

 

“Perbanyak pesawatnya agar jika ada masalah penumpang tidak menunggu terlalu lama,” pungkasnya. (tn/rdn)

BERITA TERKAIT
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...
Pilu Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Mufti Anam: Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Semakin Menderita
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat...